5 Inovasi Pelayanan Publik Menggunakan Teknologi Terbaru

Pada tanggal 18 Desember tahun 2023 lalu, pemerintah secara resmi mengesahkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2023. Peraturan Presiden ini membahas mengenai percepatan transformasi digital untuk meningkatkan layanan digital di Indonesia. 

Dalam peraturan ini, pemerintah secara resmi menetapkan pembentukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk peningkatan layanan publik. SPBE ini rencananya akan secara resmi dikelola oleh PERUM PERURI (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI). 

Meskipun peraturan ini relatif baru disahkan, namun pada dasarnya inovasi pelayanan publik menggunakan teknologi terbaru sudah beberapa tahun ini dilakukan. Hanya saja, dengan penetapan PERPRES Nomor 82 tahun 2023 ini diharapkan inovasi di bidang pelayanan publik tersebut akan lebih terintegrasi dalam satu sistem. Dengan demikian, pengawasan proses operasional dan evaluasi layanan publik tersebut bisa lebih mudah dan terarah. 

Artikel ini akan membahas mengenai pentingnya inovasi pelayanan publik menggunakan teknologi terbaru dan contoh inovasi pelayanan publik di Indonesia:

Pentingnya Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi pelayanan publik adalah hal yang penting saat ini karena dengan perkembangan internet, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi. Hal ini membuat masyarakat saat ini lebih menginginkan transparansi dan keterlibatan dalam penyampaian informasi-informasi publik.

Di satu sisi, perkembangan internet yang memudahkan banyak aspek kehidupan juga membuat masyarakat membutuhkan layanan yang praktis dan cepat dari pemerintah. Hal ini membuat apabila pemerintah tidak berinovasi, maka masyarakat dapat memberikan rating buruk di internet yang membuat citra pemerintah di dalam masyarakat menurun juga. 

Bagi bisnis, inovasi pelayanan publik adalah hal yang penting juga. Sebab apabila layanan pemerintahan dapat berubah lebih baik sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka iklim bisnis dan investasi di Indonesia menjadi lebih baik lagi. 

Misalnya, pada Februari tahun 2022 lalu Kementerian Koordinator Perekonomian dan beberapa kementerian lainnya menerbitkan website dan aplikasi National Logistic Ecosystem (NLE). Dengan aplikasi ini, perusahaan yang melakukan ekspor dan impor bisa melakukan penyetoran dokumen dan pembayaran administrasi ekspor impor secara online, sehingga diharapkan proses ekspor dan impor di Indonesia bisa menjadi lebih efektif dan efisien. 

5 Inovasi Pelayanan Publik Menggunakan Teknologi Terbaru

Selain NLE, berikut ini 5 contoh inovasi pelayanan publik di Indonesia yang sudah mapan diterapkan maupun yang sedang direncanakan:

1. Penggunaan e-meterai dan tanda tangan elektronik

Pada surat resmi, seperti surat keterangan bebas narkoba, dibutuhkan meterai dan tanda tangan untuk menyatakan keabsahan dokumen tersebut dan bahwa pembuatan dokumen tersebut sudah dilakukan dengan membayar pajak. Masalah muncul ketika saat ini banyak surat resmi yang harus dibuat dan dikirim secara digital.

Sebelum adanya e-meterai dan tanda tangan elektronik tersertifikasi, proses penandatanganan dan pembubuhan meterai ini cukup rumit. Masyarakat harus mencetak dokumen digital tersebut terlebih dahulu, menandatanganinya dan mengunggahnya ke internet. Namun dengan adanya teknologi terbaru seperti teknologi hashing dan enkripsi, pembubuhan meterai dan tanda tangan secara elektronik ini menjadi lebih memungkinkan menggunakan e-meterai dan tanda tangan elektronik tersertifikasi. 

Tidak hanya untuk dokumen bisnis antara masyarakat ke masyarakat (B2C atau B2B), tanda tangan dan meterai elektronik ini juga diterapkan untuk layanan publik (B2G, G2G dan C2G). Misalnya untuk pendaftaran CASN tahun 2023 lalu yang mana pendaftar wajib menggunakan e-meterai dari PERURI. Selain itu, tanda tangan elektronik juga digunakan dalam pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara online. 

2. BPJS Kesehatan 

Contoh inovasi pelayanan publik di Indonesia lainnya adalah penggunaan aplikasi pada BPJS Kesehatan. Pada level nasional, kini masyarakat Indonesia yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dapat dengan mudah melakukan screening dan mengetahui ketersediaan tempat tidur untuk rawat inap di fasilitas kesehatan terdekat di aplikasi JKN Mobile. 

Adapun pada level daerah, salah satu contoh inovasi pelayanan publik di bidang kesehatan adalah penggunaan aplikasi dan WhatsApp resmi rumah sakit untuk melakukan pendaftaran, sehingga pasien tidak perlu mengantri.

3. BPJS Ketenagakerjaan

Tidak hanya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan juga menerbitkan aplikasi sendiri bernama JMO Mobile. Dengan aplikasi ini, peserta dapat memantau status kepesertaannya dan mengetahui iuran asuransi yang telah disetorkan oleh perusahaan. Selain karyawan, JMO Mobile juga dapat digunakan oleh dokter, pedagang atau tenaga profesional lainnya untuk mempersiapkan asuransi ketenagakerjaan mereka. 

Salah satu fitur terbaru dari BPJS Ketenagakerjaan adalah Dana Siaga, sebuah fitur pinjaman dana segar dengan mudah untuk peserta yang disediakan oleh lembaga ini dengan bank-bank BUMN. Hal ini tentunya dapat membantu masyarakat untuk terhindar dari pinjaman online ilegal (shark loan). 

4. Verifikasi Biometrik dan SSO pada Aplikasi SPBE

Salah satu jenis inovasi yang sedang diperhitungkan pemerintah dalam penerapan SPBE adalah penggunaan verifikasi biometrik dan Single Sign On (SSO). Verifikasi biometrik adalah teknologi yang digunakan untuk memverifikasi identitas seorang individu menggunakan data biometrik individu tersebut, seperti bentuk wajah atau warna retina mata. Adapun Single Sign On (SSO) adalah sistem verifikasi yang memungkinkan pengguna hanya menggunakan satu username dan password saja untuk masuk ke semua aplikasi SPBE baik nasional maupun daerah.

Dengan menggunakan dua sistem verifikasi ini diharapkan masyarakat maupun ASN di daerah-daerah dapat masuk ke aplikasi SPBE hanya menggunakan satu password dan username saja dan terjamin keamanan datanya. 

5. Aplikasi JAKI

Tidak hanya pusat, inovasi pelayanan publik juga harus dilaksanakan pada level daerah baik itu provinsi maupun kabupaten dan kota. Salah satu inovasi pelayanan publik yang diterapkan dalam level provinsi adalah aplikasi Jakarta Kini atau JAKI. 

Dengan aplikasi ini, warga Jakarta bisa mengetahui berita-berita lalu lintas terbaru, harga bahan makanan pokok, hingga membayar pajak. Warga juga bisa berpartisipasi aktif dalam membangun salah satu kota terbesar di Indonesia ini dengan cara mengirimkan laporan dan keluhan kepada pemerintah melalui aplikasi ini supaya laporan dan keluhan tersebut dapat segera ditangani. 

Namun tidak dapat dipungkiri kalau penerapan inovasi pelayanan publik di Indonesia menghadapi tantangan besar, yaitu kondisi geografis. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, masih banyak daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) yang belum memiliki sinyal internet yang memadai. Padahal, masyarakat di daerah-daerah tersebut juga membutuhkan peningkatan layanan publik.

Link Net hadir dengan layanan Government Solution. Dengan layanan ini, Anda bisa mendapatkan dedicated internet yang dibuat khusus untuk pemerintah dan juga VSAT untuk menghubungkan koneksi internet di daerah Anda dengan satelit. Dengan demikian, peningkatan layanan publik dapat dilakukan, bahkan di daerah 3T sekalipun.